Sajagat.id,Kabupaten Bekasi – Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kabupaten Bekasi menggelar diskusi publik bertajuk “Badai Menerpa, Visi Misi Harus Jalan” di Golf Cafe Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Diskusi ini menyoroti konsistensi pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam forum tersebut, Ketua GMPI Kabupaten Bekasi, Reza Reynaldi, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan kritik dalam diskusi ini akan dirangkum dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk partai politik yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
“Pendidikan adalah fondasi utama yang berpengaruh ke banyak aspek, termasuk lingkungan dan pembangunan daerah. Aspirasi generasi muda ini akan kami sampaikan dan perjuangkan,” ujar Reza.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemuda, akademisi, dan partai politik untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi, Muhammad Yayan, menegaskan pentingnya peran partai politik, khususnya partai pengusung, dalam mengawal program-program strategis pemerintah daerah agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Menjaga program yang sudah tertuang di RPJMD 2025–2029 itu tanggung jawab partai politik, terutama partai pengusung. Kami harus memastikan visi dan misi bupati benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujar Yayan.
Yayan menilai komunikasi politik yang tidak berjalan dapat berimplikasi pada lemahnya fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan. Ia menegaskan bahwa agar visi-misi daerah dapat dikawal secara optimal, diperlukan keterlibatan aktif partai pengusung dalam setiap tahapan kebijakan.
“Jangan sampai visi sudah ada, tapi partai pengusung justru tidak tahu langkah kepala daerah ke mana. Ini yang kami rasakan selama ini,” ujarnya.
Selain isu politik dan tata kelola pemerintahan, diskusi juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
Akademisi Erin Soleha, dalam pemaparannya menilai masalah pengangguran tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan pemerataan pendidikan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan pendidikan antara wilayah pusat kawasan industri dengan daerah pinggiran Kabupaten Bekasi.
“Pendidikan yang berkualitas masih terpusat di wilayah tertentu seperti Cikarang dan sekitarnya. Sementara daerah pinggiran belum sepenuhnya terjangkau, padahal hak pendidikannya sama,” kata Erin.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian masyarakat yang masih menganggap pendidikan tinggi tidak penting dan cukup berhenti di jenjang sekolah menengah untuk langsung bekerja di industri.
“Kalau hanya berhenti di SMA, ruang kariernya sangat terbatas. Sementara dunia industri sekarang mulai tergantikan oleh otomatisasi dan robot,” ujarnya.
Menurut Erin, peningkatan pendidikan dan penguasaan soft skill menjadi kunci agar generasi muda Kabupaten Bekasi mampu bertahan di tengah perubahan dunia kerja.
“Kalau tidak memiliki keterampilan dan soft skill yang cukup, ke depan risiko pengangguran akan semakin besar,” pungkasnya.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan masukan bagi pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.(Red)