Sajagat.id, Kabupaten Bekasi — Program pembangunan perumahan nasional terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah konkret dilakukan oleh Lippo Group yang menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk pembangunan hunian vertikal. Di atas lahan tersebut diperkirakan dapat dibangun hingga 140 ribu unit rumah bagi masyarakat.
Peninjauan lokasi pembangunan dilakukan sebagai tahap awal percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta sejumlah kepala daerah.
Turut hadir Founder Lippo Group Mochtar Riady, CEO Lippo Group James Riady, CEO Pelita Harapan Educational Foundation John Riady, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie.
CEO Lippo Group, James Riady, mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut dilandasi dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat.
“Alasan kami menghibahkan tanah ini karena mendukung Presiden yang punya hati untuk rakyat,” kata James Riady saat peninjauan lokasi pembangunan di Cikarang, Minggu (8/03/2026).
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis surat hibah lahan dari Lippo Group kepada pemerintah sebagai tanda dimulainya tahap awal pembangunan kawasan hunian.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengapresiasi inisiatif Lippo Group yang menyediakan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Lippo Group telah menyiapkan lahan sekitar 30 hektare untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian sosial yang sangat luar biasa,” ujar Rosan.
Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu pembangunan kawasan hunian terbesar dalam satu lokasi di Indonesia dengan target mencapai sekitar 140 ribu unit rumah yang akan dibangun secara bertahap.
Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sementara sekitar 27 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Program tiga juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.
Ia menambahkan sektor perumahan memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian karena setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pembangunan hunian vertikal menjadi solusi efisiensi lahan dalam program pembangunan rumah rakyat.
Menurutnya, jika pembangunan dilakukan dalam bentuk rumah tapak, kebutuhan lahan bisa mencapai sekitar 1.200 hektare untuk jumlah unit yang sama.
“Dengan lahan sekitar 30 hektare ini kita kurang lebih bisa membangun sekitar 140 ribu unit,” ujar Maruarar.
Ia juga memastikan proyek tersebut memiliki kepastian hukum setelah sebelumnya berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Saya datang ke KPK dua bulan lalu untuk memastikan kepastian hukum. Kalau KPK bilang tidak boleh, tentu proyek ini tidak akan kita jalankan,” ujarnya.
Selain proyek di Kabupaten Bekasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian vertikal di wilayah Depok dengan luas lahan sekitar 45 hektare.
Pemerintah juga memperpanjang tenor cicilan rumah melalui skema Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dari maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun untuk meringankan cicilan masyarakat.
Maruarar menilai hibah lahan yang diberikan keluarga Lippo merupakan kontribusi besar dalam mendukung program rumah rakyat.
Jika dihitung dengan harga tanah sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi, nilai lahan seluas 30 hektare tersebut diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.
“Ini hibah luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada hibah 30 hektare untuk perumahan rakyat,” katanya.(Boe)
